MERAUKE, SUARA BENTARA | Pemerintah Provinsi Papua Selatan menggelar musyawarah perencanaan pembangunan atau Musrenbang untuk menyusun Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Tahun Anggaran 2025 – 2029 di Hotel Corein Merauke pada Kamis (3/7/2025).
Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo yang hadir sekaligus membuka kegiatan tersebut, mengapresiasi kerja sama segenap instansi daerah di lingkungan Pemprov Papua Selatan, dan semua stakeholder dalam menyusun dokumen RPJMD Provinsi Papua Selatan 2025-2029 yang diawali dengan berbagai proses dan tahapan awal.
“Sesuai dengan amanat instruksi Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) nomor 2 tahun 2025 tentang pedoman penyusunan RPJMD dan rencana strategis (Renstra) 2025-209 poin L,” kata Gubernur Apolo.
Dipoin itu, sambung Gubernur Papua Selatan, disampaikan bahwa pelaksanaan Musrenbang RPJMD dilakukan untuk membahas RPJMD dalam rangka penajaman, penyelarasan, dan klasifikasi dalam kesepakatan terhadap tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan pemerintah daerah.
Selanjutnya, kata Apolo Safanpo, mendorong berbagai program prioritas yang telah dirumuskan dalam tahapan sebelumnya. Musrenbang RPJMD ini merupakan Musrenbang pertama dan dokumen RPJMD pertama salam sejarah Pemerintahan Provinsi Papua Selatan.
RPJMD 205-2029 bakal menjadi pedoman serta jalan atau road map pembangunan yang berorientasi pada keberlanjutan, guna mewujudkan masyarakat Papua Selatan yang bermartabat, aman, damai, sejahtera.
Serta pemerintahan yang aspiratif dan partisipatif sesuai dengan visi-misi dan dalam dokumen RPJMD. Visi-misi tersebut diwujudkan dengan enam misi yang dijabarkan dalam delapan tujuan, 26 sasaran, dan indikator serta prioritas pembangunan.
Secara umum, kata dia, indikator makro pembangunan Papua Selatan telah disinkronkan dengan indikator nasional dan indikator dari empat kabupaten yang ada di Papua Selatan.
Selain membahas hal-hal tersebut, lanjut dia, juga membahas dukungan pemerintah daerah terhadap capaian prioritas nasional dan juga proyek prioritas nasional disesuaikan dengan arah kebijakan Pemerintah Provinsi Papua Selatan.
Musrenbang kali ini melibatkan pemangku kepentingan, yaitu pemerintah, pemerintah provinsi Papua Selatan, DPRP Papua Selatan, Majelis Rakyat Papua Selatan. Selanjutnya, Asosiasi Usaha,Lembaga Swadaya Masyarakat, penyandang disabilitas, lanjut usia (lansia), anak dan pemangku kepentingan lain. ***
