MERAUKE, SUARA BENTARA | Utusan Pemerintah Provinsi Papua Selatan yang terdiri dari unsur eksekutif, legislatif dan perwakilan Aliansi Mahasiswa-Masyarakat menindaklanjuti masalah jaringan internet di Kabupaten Merauke dan sekitarnya kepada pemerintah pusat.
Langkah yang diambil Pemerintah Provinsi Papua Selatan sebagai upaya untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang menuntut optimalisasi jaringan internet di wilayah tersebut, mengingat gangguan internet di sana terjadi nyaris setiap tahun.
“Ada perwakilan aliansi sebanyak delapan orang yang difasilitasi pemerintah daerah dan DPR Papua Selatan untuk berangkat ke Jakarta guna menyampaikan aspirasi terkait sering putusnya jaringan internet kepada pemerintah pusat,” kata Ketua Komisi II DPR Papua Selatan, Charles Gomar usai rapat dengan pendapat bersama aliansi mahasiswa dan masyarakat Papua Selatan pada Senin (1/9) siang.
Dia mengatakan aspirasi masyarakat Papua Selatan mencari solusi yang paten untuk mengatasi gangguan jaringan internet akibat putusnya kabel optik bawah laut di wilayah Papua Selatan yang telah berlangsung selama 8 tahun lamanya.
Charles Gomar berujar bahwa target penyampaian aspirasi tersebut adalah pemerintah pusat harus membangun infrastruktur jaringan internet alternatif atau kabel optik cadangan sehingga apabila terjadi putusnya kabel optik bawah laut ada jalur alternatif masyarakat tetap dapat menikmati akses internet.
“Kementerian yang akan disasar dalam penyampaian aspirasi tersebut adalah Kementerian yang berkaitan dengan telekomunikasi dan jaringan internet,” ujarnya.
Dia menyampaikan pula bahwa informasi yang diperoleh yakni pemerintah telah merencanakan pembangunan jalur alternatif kabel optik bawah laut Merauke-Tual. Itu yang kita targetkan bisa terealisasi.
Charles Gomar menambahkan bahwa membangun infrastruktur jaringan internet di wilayah Papua Selatan tidak lagi memikirkan untung dan rugi tetapi bagaimana menghadirkan rasa keadilan dan kesejahteraan untuk persatuan Indonesia. (Emanuel)
