Home / Regional / Gubernur Apolo Harap Pembahasan Raperda APBD 2025 Berjalan Fokus dan Efisien

Gubernur Apolo Harap Pembahasan Raperda APBD 2025 Berjalan Fokus dan Efisien

Merauke, Suara Bentara | Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo berharap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025 dapat berlangsung lebih fokus, efektif, dan efisien. Harapan itu ia sampaikan saat membuka pembahasan Raperdasi APBD 2025 di ruang rapat Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Selatan, Rabu (24/9/2025).

Apolo meminta seluruh kepala organisasi perangkat daerah tidak melakukan perjalanan dinas selama proses pembahasan Raperda APBD 2025, termasuk Raperda terkait pajak dan retribusi daerah, kecuali bila benar-benar tidak dapat diwakilkan. Ia menegaskan bahwa koordinasi penuh sangat dibutuhkan agar penetapan APBD dapat berjalan tepat waktu.

Terkait pembahasan pajak dan retribusi daerah, Apolo menjelaskan bahwa aturan pengelolaan mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang mensyaratkan seluruh jenis pajak dan retribusi daerah dituangkan dalam satu Peraturan Daerah.

Ia merinci kewenangan pajak provinsi meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Alat Berat (PAB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Rokok, serta Objek Pajak Bukan Mineral dan Batuan. Sementara retribusi yang dikelola provinsi meliputi retribusi jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu.

“Kita menyadari penyusunan Raperdasi ini masih memerlukan masukan serta evaluasi yang mendalam,” ujar Apolo. Ia berharap rapat paripurna menjadi ruang diskusi konstruktif agar produk hukum yang dihasilkan benar-benar berpihak pada masyarakat dan dapat menunjang pembangunan daerah.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada pimpinan serta seluruh anggota DPRP Papua Selatan atas dukungan dalam proses penyusunan kebijakan umum perubahan anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara APBD 2025, yang selanjutnya akan dibahas dalam sidang penyampaian nota keuangan.

“Semoga sidang anggaran ini menjadi momentum memperkuat sinergi kita dalam mewujudkan pembangunan Papua Selatan yang lebih baik,” kata Apolo. (Elisabeth)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *