Merauke, Suara Bentara | Pemerintah Provinsi Papua Selatan berkomitmen meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah guna memperbaiki capaian opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Upaya ini diarahkan untuk mendorong peningkatan dari opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menuju Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di 2026.
Komitmen tersebut ditegaskan Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Selatan, Ferdinandus Kainakaimu, dalam arahannya kepada jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rapat yang dilaksanakan di Kantor Gubernur Papua Selatan pada Senin (2/2/2026).
Ia menyebut, capaian opini WDP pada tahun sebelumnya harus menjadi bahan evaluasi untuk melakukan pembenahan menyeluruh, terutama pada aspek administrasi, sistem pengendalian internal, serta kepatuhan terhadap regulasi.
“Kita harus menjadikan pemeriksaan ini sebagai momentum pembenahan. Target kita jelas, bagaimana ke depan bisa mencapai opini WTP,” ujarnya.
Ferdinandus menekankan agar seluruh OPD serius menindaklanjuti setiap temuan hasil pemeriksaan sebelumnya dan memastikan tidak terjadi pengulangan kesalahan.
“Saya tegaskan, temuan tahun sebelumnya tidak boleh terulang kembali,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa penyajian laporan keuangan harus didukung bukti yang lengkap, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Tidak ada toleransi untuk administrasi yang tidak tertib, apalagi rekayasa data. Semua harus disajikan sesuai kondisi sebenarnya,” tegasnya.
Menurutnya, peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah tidak hanya berorientasi pada perolehan opini WTP, tetapi juga pada terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. (Emanuel)
