Beranda / SosBud / Menyusuri Sungai Demi Warga Haju, Wagub Paskalis Dengarkan Langsung Keluhan di Pedalaman Mappi

Menyusuri Sungai Demi Warga Haju, Wagub Paskalis Dengarkan Langsung Keluhan di Pedalaman Mappi

Safari Ramadan jadi ruang dialog warga sampaikan kebutuhan listrik, pendidikan, dan transportasi

Merauke, Suara Bentara | Wakil Gubernur Papua Selatan, Paskalis Imadawa, menempuh perjalanan panjang melalui jalur udara dan sungai demi menjangkau masyarakat pedalaman dalam rangka Safari Ramadan 1447 Hijriah di Kampung Yagatsu, Distrik Haju, Kabupaten Mappi, Senin (9/3/2026). Kunjungan ini tidak sekadar agenda seremonial, tetapi menjadi momen penting bagi pemerintah untuk hadir langsung, mendengar, dan merespons kebutuhan masyarakat di wilayah terpencil.

Wagub Paskalis bersama rombongan tiba di Distrik Asue sekitar pukul 08.20 WIT menggunakan pesawat Mission Aviation Fellowship (MAF) dari Merauke. Kedatangan rombongan disambut Kapolres Mappi Kompol Suparmin bersama jajaran, Kapolsek Asue Iptu Hendro Kabarek, serta aparat setempat.

Setelah beristirahat sejenak, perjalanan dilanjutkan menggunakan speed boat menyusuri jalur sungai selama kurang lebih dua jam menuju Distrik Haju. Sekira pukul 10.20 WIT, rombongan tiba di Pelabuhan Kampung Yagatsu dan disambut Kepala Distrik Haju Tarsis Regoi, Kapolsek Haju Ipda Georgerius Krispul, Komandan Pos Satgas Rajawali 123, serta jajaran TNI/Polri dan masyarakat setempat.

Suasana penyambutan berlangsung hangat dan penuh nuansa budaya, ditandai dengan tarian tradisional yang dibawakan siswa-siswi SMP Negeri 1 Haju. Kehadiran pemerintah di wilayah ini menjadi momen langka yang disambut antusias oleh masyarakat.

Aspirasi Warga Jadi Prioritas Perhatian

Tak menunggu lama, Wakil Gubernur langsung menggelar pertemuan dan ramah tamah bersama warga di Aula Kantor Distrik Haju sekitar pukul 12.30 WIT. Dalam forum tersebut, berbagai persoalan mendasar disampaikan secara terbuka oleh masyarakat.

Kepala Distrik Haju, Tarsis Regoi, menjelaskan bahwa wilayahnya yang terdiri dari 19 kampung dan dihuni oleh tiga suku besar masih menghadapi berbagai keterbatasan. Meski telah memiliki fasilitas dasar seperti puskesmas dan sekolah, dukungan pembangunan dinilai belum optimal.

Ia menyoroti kondisi infrastruktur yang masih tertinggal, termasuk kantor distrik yang merupakan bangunan lama sejak masa administrasi Kabupaten Merauke, serta akses jalan yang belum pernah diperbaiki sejak dibangun.

“Yang paling dirasakan masyarakat saat ini adalah kebutuhan penerangan. Masih banyak kampung yang belum menikmati aliran listrik secara merata,” ujarnya.

Keluhan serupa disampaikan Pastor Paroki Haju, Pst. Jeck Java Pro, yang mengungkapkan bahwa masyarakat telah bertahun-tahun hidup dengan keterbatasan listrik. Ia juga menyoroti kondisi pendidikan yang masih memprihatinkan, termasuk masih adanya anak-anak yang belum bisa membaca.

Selain itu, fasilitas gereja yang telah dibangun sejak dua tahun lalu belum dapat dimanfaatkan secara optimal karena belum dilengkapi kursi dan bangku. Ia juga mengungkapkan kondisi ekonomi masyarakat yang masih bergantung pada hasil hutan, seperti mencari gaharu untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Dari sisi transportasi, warga mengusulkan adanya layanan penerbangan perintis menggunakan pesawat jenis kecil guna membuka keterisolasian wilayah pedalaman. Usulan ini dinilai penting untuk mendukung mobilitas masyarakat sekaligus memperlancar distribusi barang dan layanan.

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Wakil Gubernur Paskalis Imadawa menegaskan bahwa Safari Ramadan merupakan agenda pemerintah untuk turun langsung ke lapangan, bukan sekadar kegiatan seremonial.

“Safari Ramadan ini adalah kesempatan bagi kami untuk mendengar langsung kondisi masyarakat. Apa yang disampaikan hari ini menjadi bahan penting bagi pemerintah untuk ditindaklanjuti,” tegasnya.

Ia juga menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Papua Selatan akan mulai menerapkan program “Kampung Terang” di Kabupaten Mappi pada tahun ini, sebagai upaya menjawab kebutuhan listrik masyarakat yang selama ini belum terpenuhi secara merata.

Namun demikian, ia mengakui bahwa pembangunan di Papua Selatan masih menghadapi keterbatasan anggaran. Dari total APBD sekitar Rp900 miliar, sebagian besar dialokasikan untuk belanja pegawai, sehingga ruang fiskal untuk program pembangunan masih terbatas.

Meski demikian, pemerintah provinsi tetap berkomitmen untuk memprioritaskan program-program yang berdampak langsung bagi masyarakat, terutama di wilayah pedalaman dan sulit dijangkau seperti Distrik Haju.

Kunjungan ini menjadi bukti nyata kehadiran pemerintah di tengah masyarakat, sekaligus memperkuat komitmen untuk mendorong pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan di seluruh wilayah Papua Selatan. (Emanuel)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *