MERAUKE, SUARA BENTARA | Pemerintah Provinsi Papua Selatan menggelar rapat koordinasi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA), Hj Arifah Choiri Fauzi membahas masalah pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Papua Selatan.
Rapat koordinasi lintas stakeholder Pemerintah Provinsi Papua Selatan dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu berlangsung di Swissbel-hotel Merauke, Jumat (22/8/2025) malam.
“Ini kesempatan yang langkah, ibu Menteri PPA berkenan meluangkan waktu menemui kita malam ini,” kata Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo dalam sambutannya sebelum rakor.
Ia mengatakan, Menteri PPA meluangkan waktu untuk duduk berdiskusi tentang masalah-masalah terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
“Kita akan lebih banyak memberikan waktu kepada Menteri PPA memberikan arahan terkait apa yang harus dilakukan dalam pelaksanaan pembangunan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,”ujar dia.
Sementara itu, Menteri PPA RI, Hj Arifah Choiri Fauzi mengatakan melalui pertemuan ini, dapat berdiskusi dan berdialog terkait program yang bisa disinergikan dan dikolaborasikan secara bersama kedepan.
“Pesan Presiden Prabowo Subianto bahwa tidak ada satupun kementerian/lembaga yang sukses berjalan sendiri,”kata Menteri PPA.
Ia menyebut, penyelesaian persoalan tidak bisa diselesaikan oleh satu kementerian/lembaga tetapi harus berkolaborasi secara bersama
Papua Selatan merupakan salah satu provinsi baru, kata dia, untuk itu perlu melihat titik-titik mana yang bisa diadvokasi secara bersama khususnya terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Dia menjelaskan, indeks pembangunan gender di Papua Selatan pada 2024 berada di 83,76 dengan capaian tertinggi di Kabupaten Merauke berada di posisi 89,83, sedangkan capaian terendah berada di Kabupaten Asmat dengan capaian 68,4.
“Dari data ini, kira-kira apa yang bisa kita perbuat kedepan,”ujarnya.
Insiden Keselamatan Pasien (IKP) di Kabupaten Merauke berada di 0,412 lebih rendah dari tingkat nasional, dan paling tinggi berada di Kabupaten Mappi sebesar 0,616.
Menteri PPA mengajak pemerintah daerah memperkuat kebijakan dan responsif serta ekslusif. Kemudian pendidikan anak di Papua Selatan, pada 2023 tercatat 68,873 lebih tinggi angka nasional di 63,83.
Dari sisi perlindungan perempuan dan anak, menurut dia, dari laporan yang diterima melalui sistem online dari data yang diterima di 2024 di Kabupaten Merauke tercatat 43 korban kekerasan anak, sementara perempuan sebanyak 63 korban kekerasan.
“Untuk itu, kami berharap peran dari unit pelaksana teknis agar korban kekerasan berani melaporkan kasus yang dialami,”tambah dia.
Pantauan, pertemuan diikuti Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Papua Selatan. Turut hadir dalam pertemuan bersama Menteri PPA, Wakil Bupati Merauke, Fauzun Nihayah. ***
