Merauke, Suara Bentara | Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo menyebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 akan menjadi landasan awal pembangunan jangka panjang di provinsi termuda tersebut. Hal itu disampaikannya saat memaparkan Rancangan Awal (Ranwal) RPJMD dalam pembukaan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Selatan, di kantor dewan setempat, Selasa (3/6/2025).
Apolo mengapresiasi DPRP Papua Selatan atas kolaborasi dalam penyusunan dokumen tersebut. Ia menjelaskan bahwa penyusunan RPJMD merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mewajibkan kepala daerah menyusun RPJMD paling lambat enam bulan setelah dilantik. RPJMD 2025–2029 menjadi tahap pembangunan menengah pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Papua Selatan 2025–2045.
RPJMD Papua Selatan mengusung visi “Terwujudnya Masyarakat Papua Selatan yang Bermartabat, Aman, Damai, Sejahtera, dan Pemerintahan yang Aspiratif.” Untuk mewujudkan visi tersebut, pemerintah daerah menetapkan enam misi pembangunan, yaitu peningkatan layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial bagi Orang Asli Papua dan kelompok rentan; pemberdayaan ekonomi inklusif berbasis potensi unggulan daerah; penguatan tata kelola Otonomi Khusus; pelestarian lingkungan berbasis wilayah adat; peningkatan kohesi sosial lintas suku dan agama; serta pembangunan infrastruktur dan konektivitas terutama di wilayah 3T.
Apolo menegaskan bahwa penyusunan RPJMD mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang pedoman penyusunan RPJMD dan renstra perangkat daerah. Ia menyebut dokumen ini bukan hanya menjadi panduan pemerintah provinsi, tetapi juga acuan bagi kabupaten/kota, dunia usaha, dan masyarakat dalam berpartisipasi membangun Papua Selatan.
Dengan kondisi geografis yang luas dan kaya sumber daya alam, Papua Selatan dinilai memiliki potensi besar untuk berkembang. Tantangannya adalah bagaimana mengelola potensi tersebut secara adil dan berkelanjutan. Struktur RPJMD terdiri dari lima bab, mulai dari latar belakang hingga program strategis dan indikator kinerja daerah, termasuk penjabaran visi-misi serta isu strategis seperti kemiskinan, layanan dasar, dan akses wilayah terpencil.
Apolo optimistis bahwa sinergi antara eksekutif, legislatif dan dukungan masyarakat akan menjadikan RPJMD sebagai pijakan kuat membawa Papua Selatan ke arah lebih baik. Rapat paripurna tersebut turut dihadiri jajaran DPR Papua Selatan, Forkopimda, Majelis Rakyat Papua Selatan, serta para pimpinan perangkat daerah. (Elisabeth)
