Merauke, Suara Bentara | Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) secara tegas menolak pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Tanah Papua. Wadah oikumene gereja-gereja Protestan di Indonesia itu menilai PSN tidak berpihak kepada masyarakat adat dan justru memperparah persoalan sosial-ekologis di Papua.
PGI juga mengecam praktik militerisme dan kecenderungan otoritarianisme yang dinilai melemahkan demokrasi, hak asasi manusia, serta ruang hidup masyarakat adat.
Sikap tersebut disampaikan usai Sidang Majelis Pekerja Lengkap (MPL) PGI yang berlangsung di Kabupaten Merauke, Papua Selatan, pada 30 Januari hingga 2 Februari 2026. Pernyataan ini merupakan hasil kajian PGI setelah mendengarkan suara masyarakat adat Papua, gereja-gereja di Tanah Papua, serta Majelis Rakyat Papua (MRP).
Sidang MPL-PGI dihadiri oleh perwakilan 105 sinode anggota, 30 Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia Wilayah/Sidang Raya Gereja-gereja (PGIW/SAG), serta badan-badan oikumene dan lembaga mitra PGI.
Ketua Umum PGI, Pendeta Jacklevyn Frits Manuputty, mengatakan bahwa persoalan ketidakadilan ekologis, termasuk di Tanah Papua, telah lama menjadi perhatian serius gereja-gereja di Indonesia. Isu ini berkaitan dengan tata kelola lingkungan dan hutan yang kerap bertindihan dengan hak-hak masyarakat adat.
“Sejak lama kami mendengar dan menyaksikan bagaimana kerusakan lingkungan dan ketidakadilan ekologis terjadi secara menyeluruh di Papua, termasuk di Merauke. Kita masih mengingat proyek Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) pada pemerintahan sebelumnya yang gagal di wilayah yang sama. Kini, pembangunan food estate kembali direncanakan di atas lahan kurang lebih dua juta hektare,” kata Manuputty di Merauke, Senin (2/2/2026).
Menurut Manuputty, salah satu tujuan pelaksanaan Sidang MPL-PGI 2026 di Merauke adalah agar gereja-gereja dapat melihat, mendengar, dan menyelami langsung realitas yang dihadapi masyarakat Papua. Karena itu, PGI secara tegas menolak PSN di Merauke serta menyatakan keprihatinan atas militerisasi dan kecenderungan otoritarianisme yang dinilai melemahkan hak-hak masyarakat adat.
“Sidang ini dilakukan di Merauke supaya gereja-gereja bisa melihat, mendengar, dan menyelami langsung. Bukan hanya suara dan tangisan manusia, tetapi juga suara tanah dan bumi,” ujarnya.
Ia menambahkan, setelah melalui berbagai kajian, dialog dengan masyarakat, serta pengalaman empirik gereja-gereja di Tanah Papua, Sidang MPL-PGI 2026 mengambil sikap tegas untuk menolak PSN dan menolak militerisasi serta kecenderungan otoritarianisme yang melemahkan demokrasi dan partisipasi kritis masyarakat.
“Sikap ini akan menjadi sikap gereja-gereja di Indonesia dan akan kami sampaikan kepada pemerintah serta pihak-pihak terkait, termasuk kepada presiden. Kami menekankan pentingnya pemerintah mendengarkan suara masyarakat dan menjaga keadilan ekologis,” kata Manuputty.
Sementara itu, Ketua Sinode Gereja Protestan Indonesia (GPI) Papua, Pendeta Donald Salima Mahuze, mengatakan bahwa dampak negatif PSN terhadap masyarakat adat dan lingkungan menjadi salah satu isu strategis yang dibahas dalam Sidang MPL-PGI 2026. Ia menyebut harapan GPI Papua terhadap pelaksanaan sidang tersebut telah terjawab.
“Kami berharap hasil Sidang MPL-PGI ini memberi manfaat nyata bagi masyarakat Merauke, terutama terkait isu yang paling strategis. Harapan itu terjawab. Gereja-gereja dalam persekutuan PGI sepakat menolak Proyek Strategis Nasional dan akan menyuarakannya secara berkelanjutan kepada pemerintah dan berbagai pihak,” kata Mahuze.
Selain menolak PSN, GPI Papua menyatakan komitmennya untuk mendampingi masyarakat yang terdampak maupun yang menolak kebijakan PSN di Kabupaten Merauke. Bersama gereja-gereja lain dalam persekutuan PGI, GPI Papua juga berencana menyampaikan langsung kekhawatiran tersebut kepada pemerintah pusat.
“Kami juga melihat pengerahan militer di Papua secara umum terkesan berlebihan. Militer masuk ke ruang-ruang sipil, seperti program Makan Bergizi Gratis, cetak sawah, dan sektor pertanian. Persoalan ini juga akan kami sampaikan kepada pemerintah, dalam hal ini presiden,” tutupnya. (Nuel)
