MERAUKE, SUARA BENTARA | Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Mappi, Papua Selatan, baru menerima 20 persen dana hibah dari nilai yang diajukan sebesar Rp69 miliar. Dana hibah ini untuk mendukung penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 di sana.
Ketua KPU Kabupaten Mappi, Yati Enoch menyatakan bahwa pihaknya mengajukan anggaran dana hibah untuk Pilkada 2024 di Kabupaten Mappi kurang lebih Rp69 miliar. Besaran anggaran tersebut berdasarkan kesepakatan Pemerintah Kabupaten Mappi dan KPU dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
Namun, kata Yati Enoch, dana hibah yang dicairkan Pemkab Mappi untuk penyelenggaraan Pilkada di sana baru 20 persen atau sekitar Rp13 miliar. Diharapkan pada akhir Juni nanti pemerintah daerah dapat kembali menyalurkan dana hibah Pilkada, sehingga tahapan dan proses pesta demokrasi itu dapat berjalan dengan lancar.
“Kami baru menerima di awal Juni 2024 kurang lebih Rp13 miliar. Untuk sisanya, kami memang belum menerima informasi dari pemerintah daerah. Namun berdasarkan laporan, kami akan menerima pembayaran sisanya paling lambat di akhir Juni 2024. Ya, semoga ini bisa terealisasi. Dana itu memang belum dipakai juga, mungkin setelah kegiatan rakor ini,” ujarnya.
Yati Enoch mengatakan, kendala yang dihadapi oleh KPU Kabupaten Mappi adalah menyangkut keterbatasan anggaran dalam menyelenggarakan setiap tahapan Pilkada 2024. Sehingga diharapkan Pemerintah Kabupaten Mappi dapat merealisasikan anggaran dana hibah Pilkada dalam waktu dekat ini.
“Memang sampai hari kendala kami di Mappi belum disampaikan lagi terkait kelanjutan pembayaran dana hibah oleh pemerintah kabupaten tahapan berikutnya yakni tahap II dan III,” ujarnya.
Besaran dana hibah, kata Yati Enoch, disepakati oleh Pemkab dan KPU Kabupaten Mappi pada tanggal 12 November 2023. Pada saat itu disetujui bahwa KPU Mappi akan menerima pembayaran paling lambat bulan April 2024.
“Namun, kami baru menerima di awal Juni 2024 kurang lebih Rp13 miliar. Sisa kami belum menerima informasi. Namun berdasarkan laporan, kami akan menerima pembayaran sisanya paling lambat di akhir Juni 2024. Ya, semoga ini bisa terealisasi. Dana itu memang belum dipakai juga, mungkin setelah kegiatan rakor ini,” tuturnya.
Perihal kesiapan Pilkada di Kabupaten Mappi, Yati Enoch menjelaskan, setelah DP4 KPU Mappi menerima 199 TPS yang diberikan. Sementara di Pileg dan Pilpres sebanyak 359 TPS.
“Memang jumlah TPS untuk Pilkada ini dikurangi, karena berdasarkan Undang-Undang Pilkada, paling banyak 1 TPS memuat 600 orang pemilih. Berbeda dengan Pileg dan Pilpres yang maksimal 300 pemilih untuk satu TPS,” ujarnya.
“Dalam waktu dekat kami akan melakukan pemutahiran data pemilih selama kurang lebih 1 bulan. Sehingga ini bisa menaikkan DPT yang ada di Kabupaten Mappi dengan persebaran di 15 distrik, 162 kampung dan 2 kelurahan,” sambungnya.
Ia menambahkan, KPU Kabupaten Mappi baru menyelesaikan tahapan bakal calon bupati dari jalur perseorangan, namun tidak terpenuhi dokumen dukungan persebarannya sehingga tidak masuk dalam ketentuan calon perseorangan.
“Kami juga baru merekrut badan ad hock PPD dan PPS di Kabupaten Mappi dan telah terbentuk. Dalam waktu dekat kami akan merekrut lagi Pantarlih (panitia pendaftaran pemilih). Partisipasi pemilih di Kabupaten Mappi 82 persen. Kami optimis partisipasi pemilih akan naik, karena ini Pilkada, jadi antusias masyarakat akan tinggi,” tutupnya.
Sementara Penjabat Bupati Mappi, Michael Rooney Gomar kepada wartawan melalui pesan WhatsApp, sore tadi, mengakui bahwa Pemerintah Kabupaten Mappi baru memberikan sebagian dana hibah ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi dari total anggaran yang diajukan sebesar Rp69 miliar.
“Benar, karena kami Pemda masih menunggu dana tranfer pusat juga. Bila sudah ada bulan depan [sudah ditransfer dari pusat], [kami] sudah bisa transfer ke KPUD Mappi,” terang Michael Rooney Gomar.
Menurut Pj Bupati Mappi, pencairan dana hibah Pilkada Serentak 2024 di kabupaten lain di Provinsi Papua Selatan juga mengalami kendala yang sama, di mana pencairan tidak dapat dilakukan 100 persen.
“Semua daerah mengalami hal yang sama bukan hanya kami di Kabupaten Mappi,” tutupnya. (Eman)
+ There are no comments
Add yours