MERAUKE, SUARA BENTARA | Penjabat Gubernur Papua Selatan, Rudy Sufahriadi meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian atau Simpeg terintegrasi, dan Sistem Informasi Absensi Provinsi Papua Selatan atau SIAPPS Tahun 2024 di kantor gubernur setempat pada Kamis (3/10/2024).
Dua aplikasi ini digunakan untuk meningkatkan sistem manajemen kepegawaian di Provinsi Papua Selatan yang berbasis digital.
“Ini [penggunaan aplikasi Simpeg dan SIAPPS] luar biasa [untuk meningkatkan manajemen kepegawaian] di Papua Selatan, sudah seharusnya ada dan digunakan untuk meningkatkan manajemen dan kinerja,” kata Rudy dalam sambutannya.
Menurut Pj Gubernur Papua Selatan, pemerintah daerah harus beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Apalagi di era digital, penyelenggaraan pemerintahan sudah berbasis sistem aplikasi. Dia berharap dengan adanya dua aplikasi ini, semangat dan etos kerja para pegawai di lingkungan Pemprov Papua Selatan semakin bertambah.
“Terutama aplikasi absensi ini, keaktifan pegawai dapat diketahui dari absensi digital. Kalau yang rajin pasti semangat, tetapi yang agak malas ini pasti merasa agak berat,” ujarnya.
Rudy Sufahriadi menambahkan bahwa tantangan penyelenggaraan pemerintahan di daerah otonomi baru tentunya banyak, tetapi dengan sistem manajemen yang baik dan terintegrasi, berbagai hambatan dan tantangan dapat diminimalisir.
“Semoga dengan aplikasi ini bisa menambah semangat kerja para pegawai di lingkup Pemerintah Provinsi Papua,” tutupnya.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPKSDM) Provinsi Papua Selatan, Albert Rapami menjelaskan bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Ellektronik mendorong penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam berbagai aspek pemerintahan di seluruh tingkatan.
“Kita sebagai provinsi baru, Pak Pj Sekda Papua Selatan menyampaikan kepada saya di tahun lalu bahwa untuk menyiapkan sistem informasi manajemen kepegawaian,” ujarnya.
Albert Rapami juga menjelaskan bahwa penggunaan aplikasi Simpeg dan SIAPPS juga terkait pemberlakuan tambahan penghasilan bagi pegawai negeri di lingkup Pemerintah Provinsi Papua Selatan. Karenanya kinerja dan keaktifan pegawai negeri di tempat kerja menjadi faktor yang menentukan.
“Pak Sekda berharap ada sistem yang mengatur tentang kehadiran dan kinerja sebagai dasar pembayaran TPP,” katanya.
Disamping itu, kata dia, juga dalam penataan kepegawaian, mulai dari pegawai negeri itu diterima sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) sampai pada pensiun perlu diatur secara baik dalam sistem.
Menurut dia, Kementerian Dalam Negeri telah menunjuk pengembang Simpeg. Fitur-fitur dalam Simpeg ini adalah fitur data pegawai, pemutahiran data, laporan pegawai, statistik pegawai,tata naskah pegawai, penilaian kinerja dan layanan kepegawaian lainnya.
Selain itu, didalamnya ada aplikasi taka yang mengatur tentang naskah dinas, seluruh dokumen pegawai ada didalam sistem ini.
“Sehingga kalau mau naik pangkat pegawai hanya membuat SKP saja, kalau kita aktif untuk menyampaikan informasi tentang data kita dalam sistem ini, naik pangkat Kasubag Umum dan Kepegawaian hanya menyiapkan SKP saja,” ujarnya.
Kemudian, dalam sistem ini juga ada aplikasi aktivitas kerja sebagai kriteria dalam pembayaran TPP, ada juga sistem informasi tambahan penghasilan
Albert Rapami menyebut, kini Dinas Komunikasi dan Informasi juga sementara mengembangkan Sistem Informasi Absensi Pemerintah Provinsi Papua Selatan. BPKSDM sendiri telah melakukan sosialisasi terkait penggunaan aplikasi ini pada Juni-Mei 2024 kesetiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemprov Papua Selatan.
Sekedar informasi, momentum itu dihadiri oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), seluruh OPD dilingkup Pemerintah Provinsi Papua Selatan serta swasta. (Emanuel)
+ There are no comments
Add yours