Merauke, Suara Bentara | Pemerintah Provinsi Papua Selatan memperkuat upaya percepatan eliminasi kusta melalui kolaborasi lintas sektor setelah Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo menandatangani Komitmen Bersama Percepatan Eliminasi Kusta pada Konferensi Nasional Kusta 2026 di Jakarta, Jumat (10/7/2026).
Penandatanganan komitmen yang dilakukan bersama 37 gubernur lainnya menjadi bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap target Indonesia bebas kusta, bebas stigma, dan bebas eksklusi sosial pada 2030.
Sebagai tindak lanjut, Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes PPKB) Papua Selatan, dr. Benedicta Herlina Rahangiar, mengatakan pemerintah provinsi segera menggelar penandatanganan komitmen bersama yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Papua Selatan.
“Sebagai tindak lanjut atas arahan Bapak Gubernur Papua Selatan, kami akan segera melaksanakan pertemuan dan penandatanganan komitmen bersama seluruh kepala daerah, kepala dinas kesehatan kabupaten, organisasi perangkat daerah, serta lintas sektor yang melibatkan TNI-Polri, DPR, MRP, akademisi, organisasi profesi, mitra pembangunan, tokoh adat, dan tokoh agama dalam rangka percepatan eliminasi kusta, sekaligus percepatan penanganan AIDS, tuberkulosis, malaria, serta peningkatan kesehatan ibu dan anak,” ujarnya.
Benedicta menjelaskan, upaya tersebut penting karena angka kasus kusta di Papua Selatan masih tergolong tinggi. Berdasarkan data tahun 2025, prevalensi kusta mencapai 8,13 per 10.000 penduduk, meningkat dibanding tahun sebelumnya dan masih jauh di atas target nasional yang berada di bawah satu kasus per 10.000 penduduk.
Selain itu, sepanjang 2025 tercatat 221 kasus baru kusta, terdiri atas 180 kasus pada orang dewasa dan 41 kasus pada anak-anak. Sementara Case Detection Rate (CDR) mencapai 40,21 per 100.000 penduduk, jauh melampaui target nasional sebesar lima kasus per 100.000 penduduk.
Meski demikian, ia memastikan seluruh pasien yang terdeteksi langsung memperoleh pengobatan sesuai standar pelayanan kesehatan. Tantangan yang masih dihadapi adalah keterlambatan distribusi obat dari pemerintah pusat.
“Kami memastikan setiap pasien yang ditemukan segera mendapatkan pengobatan. Kendala yang masih kami hadapi adalah terkadang terjadi keterlambatan distribusi obat dari pemerintah pusat. Meski demikian, pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas kami,” katanya.
Benedicta juga mengajak masyarakat memanfaatkan Program Cek Kesehatan Gratis sebagai langkah deteksi dini berbagai penyakit, termasuk kusta, agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan risiko penularan semakin kecil.
Konferensi Nasional Kusta 2026 yang diselenggarakan Kementerian Kesehatan bersama Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan menjadi forum penguatan komitmen nasional dalam percepatan eliminasi kusta. Pemerintah menargetkan peningkatan deteksi dini, pengobatan hingga tuntas, penghapusan stigma terhadap penyintas, serta penguatan kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan Indonesia bebas kusta pada 2030. (Emanuel)
