Merauke, Suara Bentara | Pemerintah Provinsi Papua Selatan terus mematangkan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi (Ranperdasi) tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagai dasar hukum dalam memperkuat pemerataan akses pendidikan, peningkatan mutu layanan, dan pengembangan sumber daya manusia di daerah.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Workshop Konsultasi Publik Ranperdasi Penyelenggaraan Pendidikan yang diselenggarakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan di Hotel Halogen Merauke, Kamis (16/7/2026).
Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan, Marthen Rummar, mengatakan penyusunan Ranperdasi merupakan bagian dari implementasi misi pertama RPJMD Papua Selatan 2025–2029 yang menempatkan pendidikan sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah.
Menurutnya, regulasi tersebut disusun untuk menghadirkan layanan pendidikan yang mudah diakses, berkualitas, dan berkeadilan, khususnya bagi Orang Asli Papua dan kelompok rentan.
Selain itu, Ranperdasi juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas tenaga pendidik, memperkuat kurikulum berbasis kearifan lokal, serta memperluas pemerataan fasilitas pendidikan hingga wilayah-wilayah terpencil.
“Melalui konsultasi publik ini kami berharap memperoleh masukan dari berbagai elemen masyarakat dan pemangku kepentingan untuk menyempurnakan substansi Ranperdasi sebelum memasuki tahapan harmonisasi dan pembahasan lebih lanjut,” ujar Marthen.
Asisten III Sekretariat Daerah Provinsi Papua Selatan, Alberth Rapami, mengatakan pendidikan merupakan layanan dasar yang harus menjadi prioritas pembangunan.
Menurutnya, keberadaan Ranperdasi akan memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan berbagai program pendidikan sehingga pembangunan sektor pendidikan dapat berjalan lebih efektif.
Ia berharap regulasi tersebut mampu mendorong pemerataan layanan pendidikan hingga kampung-kampung, termasuk melalui pemanfaatan teknologi dan penguatan dukungan terhadap lembaga pendidikan.
“Kalau sektor kesehatan sudah mulai menunjukkan kemajuan, maka pendidikan juga harus kita pacu agar masyarakat merasakan manfaat pembangunan secara merata,” katanya.
Rapami juga mengajak seluruh peserta workshop menyampaikan saran dan masukan sehingga Ranperdasi benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat Papua Selatan.
Sementara itu, Senior Provincial Manager Program SKALA Kemitraan Australian Indonesia Provinsi Papua, Papua Selatan dan Papua Pegunungan, Septer Manufandu, mengatakan Program SKALA mendampingi Pemerintah Provinsi Papua Selatan dalam penyusunan regulasi pendidikan sebagai bagian dari penguatan layanan dasar.
Menurutnya, Ranperdasi diharapkan menjadi payung hukum yang mampu menjamin seluruh masyarakat Papua Selatan memperoleh pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan.
Workshop konsultasi publik berlangsung selama dua hari, 16–17 Juli 2026, dan diikuti perwakilan pemerintah daerah, DPR Papua Selatan, Majelis Rakyat Papua Selatan, perguruan tinggi, yayasan pendidikan, organisasi profesi guru, lembaga masyarakat adat, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Masukan yang dihimpun dalam konsultasi publik tersebut akan menjadi bahan penyempurnaan naskah Ranperdasi sebelum dilanjutkan ke tahapan harmonisasi dan pembahasan legislasi (Emanuel)
