Merauke, Suara Bentara – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) berkomitmen melanjutkan pembangunan infrastruktur di kawasan pusat pemerintahan Provinsi Papua Selatan di Salor, Kabupaten Merauke. Salah satu prioritas yang akan diselesaikan hingga akhir 2026 adalah pembangunan akses jalan menuju kawasan pemerintahan, termasuk penataan lingkungan, penyediaan air bersih, serta percepatan serah terima aset yang telah dibangun menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusumastuti saat rapat koordinasi bersama Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo, Wakil Gubernur Paskalis Imadawa, jajaran Organisasi Perangkat Daerah, dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di Kantor Gubernur Papua Selatan, Rabu (15/7/2026).
Menurut Diana, penyelesaian akses jalan menuju kawasan pemerintahan merupakan bagian dari program pemerintah pusat dalam mendukung pembangunan daerah otonom baru (DOB) di Papua.
“Kami masih punya tugas menyelesaikan pembangunan jalan menuju kawasan DOB. Pekerjaan itu masih berlangsung dan menjadi pekerjaan rumah kami hingga selesai,” ujar Diana.
Ia menjelaskan, selain pembangunan jalan menuju kawasan pemerintahan, Kementerian PU juga melaksanakan pembangunan jalan melalui program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah yang bertujuan meningkatkan konektivitas dan memperlancar mobilitas masyarakat.
“Program Inpres Jalan Daerah merupakan amanah Presiden Prabowo Subianto agar pemerintah pusat tidak hanya membangun jalan nasional, tetapi juga ikut memperbaiki jalan-jalan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah,” katanya.
Selain infrastruktur jalan, pemerintah pusat juga akan melanjutkan pembangunan sarana pendukung lainnya, seperti sistem penyediaan air bersih melalui kolam retensi, penataan ruang terbuka, drainase, penghijauan kawasan, hingga pemasangan lampu penerangan jalan.
Menurut Diana, pembangunan kawasan pemerintahan tidak hanya berorientasi pada berdirinya gedung-gedung perkantoran, tetapi juga harus menciptakan lingkungan yang nyaman, tertata, dan representatif sebagai wajah ibu kota Provinsi Papua Selatan.
“Tidak hanya bangunannya, tetapi juga unsur airnya, jalannya, tanamannya, dan lampu penerangannya harus saling mendukung sehingga kawasan ini menjadi lebih indah dan nyaman,” ujarnya.
Diana juga menekankan pentingnya percepatan proses administrasi dan dokumentasi serah terima aset yang telah dibangun pemerintah pusat kepada Pemerintah Provinsi Papua Selatan. Menurutnya, langkah tersebut diperlukan agar seluruh fasilitas dapat segera dimanfaatkan secara optimal sekaligus dipelihara dengan baik.
Ia berharap berbagai bangunan yang telah selesai dibangun, seperti rumah susun, rumah khusus, dan kantor pemerintahan, dapat dimanfaatkan untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat.
“Kami berharap seluruh aset yang sudah dibangun dapat dimanfaatkan dan dipelihara dengan baik sehingga memberikan manfaat yang maksimal bagi pemerintah daerah dan masyarakat,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo memaparkan perkembangan pembangunan kawasan pemerintahan sejak provinsi ini dibentuk sebagai daerah otonom baru.
Apolo menjelaskan, sejak awal pembentukan Papua Selatan, pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri memberikan 12 road map yang harus diselesaikan sebagai bagian dari proses penataan pemerintahan baru.
Seluruh tahapan tersebut, kata Apolo, telah dilaksanakan sesuai target, mulai dari pembentukan organisasi perangkat daerah, penyusunan regulasi, pengalihan aset, hingga penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan.
Ia juga menjelaskan pembangunan kawasan pemerintahan dimulai dengan peletakan batu pertama oleh Wakil Presiden saat itu, Ma’ruf Amin, pada 4 Juni 2024. Sejumlah proyek strategis kemudian dibangun, antara lain Kantor Gubernur Papua Selatan, rumah susun ASN, rumah khusus, sistem penyediaan air minum (SPAM), dua menara air bersih, Kantor DPR Papua Selatan, Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Selatan, serta pengembangan kawasan pemerintahan.
Menurut Apolo, sejak 5 Januari 2026 seluruh aktivitas Pemerintah Provinsi Papua Selatan telah dipusatkan di kawasan pemerintahan Salor. Bahkan, sebanyak 34 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah menempati rumah khusus yang sementara difungsikan sebagai kantor.
Meski demikian, beberapa pekerjaan masih terus berjalan. Pembangunan Kantor MRP Papua Selatan hingga kini baru mencapai progres sekitar 48,75 persen, sementara penataan kawasan secara menyeluruh masih membutuhkan dukungan pemerintah pusat.
Apolo berharap sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terus diperkuat agar pembangunan kawasan pemerintahan dapat diselesaikan sesuai rencana dan mampu mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik di Provinsi Papua Selatan. (Emanuel)
