Merauke, Suara Bentara | Provinsi Papua Selatan bersiap melangkah ke tahap implementasi Program Results-Based Payment (RBP) REDD+ untuk Results Period 2014–2016 Green Climate Fund (GCF) Output 2 Kategori Pemanfaatan II. Program tersebut diarahkan untuk mendukung pembangunan rendah emisi, pengelolaan hutan berkelanjutan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Papua Selatan merupakan salah satu wilayah strategis di Tanah Papua yang memiliki kekayaan ekosistem, mulai dari hutan, rawa, gambut, savana, pesisir hingga wilayah hidup masyarakat adat. Kekayaan tersebut memiliki peran penting dalam menjaga keanekaragaman hayati, penyimpanan karbon dan keberlangsungan kehidupan masyarakat.
Program RBP REDD+ merupakan skema pendanaan berbasis hasil yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) dan dikoordinasikan bersama pemerintah daerah terkait. Dalam pelaksanaannya di Papua Selatan, program ini menggandeng Pemerintah Provinsi Papua Selatan, kementerian/lembaga di tingkat nasional, pemerintah kabupaten, WWF Indonesia, masyarakat adat, akademisi serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Program tersebut diarahkan untuk mendukung pengurangan emisi gas rumah kaca akibat deforestasi dan degradasi hutan, sekaligus memperkuat pengelolaan hutan yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Papua Selatan.
Sebagai bagian dari persiapan menuju tahap implementasi, penandatanganan awal kerja sama program pada tingkat nasional telah dilaksanakan di Jakarta, Rabu (12/8/2026). Tahapan tersebut menjadi dasar untuk melanjutkan proses implementasi program di tingkat daerah.
Sehari setelah agenda tersebut, Rabu (19/8/2026), dilakukan audiensi antara WWF Indonesia Program Papua bersama Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo. Audiensi membahas perkembangan kontribusi WWF Indonesia di Papua Selatan melalui sejumlah capaian implementasi program, sekaligus mendiskusikan arah sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Papua Selatan dan WWF Indonesia ke depan.
Menurut Apolo, implementasi program tersebut tidak hanya dipandang sebagai upaya pengurangan emisi, tetapi juga menjadi bagian dari arah pembangunan Papua Selatan.
“Semua pembangunan yang kita lakukan pada akhirnya memiliki satu tujuan utama, yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, sejalan dengan arah pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD, pembangunan perlu terus dilakukan secara menyeluruh di berbagai bidang. Salah satunya melalui kerja sama dan program yang kita laksanakan bersama ini,” ujar Apolo.
Ia menambahkan, pelaksanaan program perlu dilakukan melalui evaluasi secara bertahap agar setiap proses dapat terus diperbaiki dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.
“Untuk memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai dengan tujuan, diperlukan evaluasi secara bertahap agar setiap proses dapat terus diperbaiki dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat,” tuturnya.
Sehari setelah audiensi, Kick Off Implementasi RBP REDD+ untuk Results Period 2014–2016 GCF Output 2 Kategori Pemanfaatan II dilaksanakan di Swiss-Belhotel Merauke selama dua hari, Kamis (20/8/2026) hingga Jumat (21/8/2026).
Kegiatan kick-off tersebut menjadi penanda dimulainya implementasi program di Papua Selatan. Selain itu, kegiatan menjadi ruang untuk menyampaikan tujuan, ruang lingkup, mekanisme pelaksanaan, tahapan kerja, peran para pihak selama periode implementasi hingga tahapan monitoring yang perlu dilakukan.
Kegiatan ini turut mempertemukan Pemerintah Provinsi Papua Selatan, kementerian/lembaga di tingkat nasional, pemerintah kabupaten, WWF Indonesia, masyarakat adat, akademisi serta pemangku kepentingan lainnya untuk membangun pemahaman dan komitmen bersama.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Selatan, John Jujuk Rojik Rianto, menegaskan bahwa ukuran keberhasilan program tidak hanya dilihat dari banyaknya kegiatan yang terlaksana, tetapi dari perubahan yang mampu dihasilkan.
“Perubahan yang dapat dihadirkan dan efek berkelanjutan itu perlu kolaborasi semua pihak. Jika sudah sama-sama bergerak, kita bisa berusaha bersama untuk perubahan yang tidak hanya tiga tahun program saja, tetapi bahkan sampai selamanya,” ujarnya.
Menurutnya, selama pelaksanaan program, seluruh pihak diharapkan dapat saling belajar bersama masyarakat lokal, terutama dalam upaya menjaga tata kelola hutan yang lestari.
Sementara itu, sebagai Lembaga Perantara (LEMTARA), Yayasan WWF Indonesia memiliki peran dalam memfasilitasi implementasi RBP REDD+ untuk Results Period 2014–2016 GCF Output 2 Kategori Pemanfaatan II melalui penguatan koordinasi multipihak, peningkatan kapasitas pemerintah dan masyarakat, serta pemantauan pelaksanaan program secara transparan dan akuntabel.
Pimpinan WWF Indonesia Program Papua, BWika A. Rumbiak, mengatakan bahwa program tersebut bukan sekadar menjalankan sebuah program, tetapi bagaimana membangun kolaborasi yang mampu menghasilkan perubahan nyata.
“Selama 36 bulan ke depan, kita ingin memastikan bahwa upaya menjaga hutan, memperkuat masyarakat, dan melindungi hak-hak Masyarakat Adat berjalan beriringan dengan pembangunan yang rendah emisi dan berkelanjutan. Masyarakat Adat bukan hanya penerima manfaat, tetapi merupakan mitra dan aktor penting dalam menjaga hutan serta memastikan pembangunan di Papua Selatan tetap berkelanjutan,” kata Wika.
Melalui kegiatan tersebut, para pihak diharapkan dapat memperkuat koordinasi, menyepakati langkah tindak lanjut serta mengidentifikasi kebutuhan dalam mendukung pelaksanaan program selama tiga tahun ke depan.
Kick-off ini juga menjadi langkah awal dalam menerjemahkan komitmen menjadi aksi nyata di tingkat daerah. Dengan menyatukan pemahaman, memperkuat koordinasi dan menyepakati langkah awal implementasi program, seluruh pihak diharapkan terus memperkuat kolaborasi dan mengambil peran aktif pada setiap tahapan implementasi.
Upaya tersebut diharapkan mampu menjaga hutan, mendukung pengurangan emisi gas rumah kaca, memperkuat pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Papua Selatan. (Emanuel)
