Merauke, Suara Bentara | Pemerintah Provinsi Papua Selatan mendorong pemetaan kelompok rentan sebagai dasar penyusunan program pembangunan yang lebih inklusif dan tepat sasaran. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kelompok yang selama ini kurang terlibat dapat terakomodasi dalam perencanaan pembangunan daerah.
Upaya tersebut dilakukan melalui workshop pemetaan kelompok rentan dan persiapan forum tematik pra-Musrenbang 2026 yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Papua Selatan di Merauke, Kamis (12/2/2026).
Asisten I Sekretariat Daerah Papua Selatan, Agustinus Joko Guritno, yang mewakili Gubernur Apolo Safanpo, menegaskan pentingnya menghadirkan pembangunan yang adil dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.
Menurutnya, kelompok rentan seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, orang asli Papua, serta kelompok marjinal lainnya masih sering berada pada posisi terdampak, namun minim keterlibatan dalam proses perencanaan.
“Workshop ini menjadi langkah awal untuk membangun sistem perencanaan yang lebih inklusif dan memastikan partisipasi masyarakat benar-benar bermakna,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa pemetaan yang dilakukan harus menjadi dasar dalam penyusunan program, sehingga tidak sekadar bersifat seremonial, tetapi mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat.
Agustinus juga mengingatkan masih adanya masyarakat yang hidup dalam kondisi tidak layak, sehingga membutuhkan perhatian serius dalam perencanaan pembangunan.
“Kita harus memastikan program yang dirancang benar-benar mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, termasuk penyediaan hunian yang layak,” tegasnya.
Ia berharap kegiatan ini menghasilkan data yang akurat dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan, sekaligus mendorong perencanaan pembangunan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.
Workshop tersebut turut melibatkan berbagai pihak, termasuk organisasi masyarakat sipil dan mitra pembangunan, guna memperkuat pendekatan berbasis data dan partisipasi masyarakat.
Kegiatan dibuka secara resmi dengan penabuhan tifa oleh perwakilan pemerintah provinsi. (Emanuel)
