Merauke, Suara Bentara | Pemerintah Provinsi Papua Selatan menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat guna menata pelayanan kelistrikan sekaligus mengantisipasi meningkatnya kebutuhan energi seiring pertumbuhan investasi dan pembangunan di daerah tersebut.
Penandatanganan kerja sama berlangsung di Swiss-Belhotel Merauke, Senin (15/6/2026), dan dihadiri Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo serta jajaran PLN.
Dalam sambutannya, Apolo mengatakan kerja sama tersebut menjadi langkah awal untuk memetakan kondisi kelistrikan di Papua Selatan, mulai dari kapasitas pasokan listrik yang tersedia hingga kebutuhan riil masyarakat saat ini.
“Melalui penandatanganan MoU ini, kita berkomitmen bersama untuk menginventarisasi dan menata kembali pelayanan kelistrikan di wilayah Papua Selatan,” kata Apolo.
Menurutnya, data mengenai kapasitas suplai dan kebutuhan listrik sangat penting untuk menyusun proyeksi kebutuhan energi di masa depan, terutama dalam menghadapi pertumbuhan penduduk dan peningkatan aktivitas ekonomi.
Dengan pemetaan yang akurat, pemerintah dapat mengetahui sisa daya yang tersedia serta mempersiapkan langkah antisipatif untuk memenuhi kebutuhan listrik yang terus meningkat.
Apolo juga meminta PLN mempertimbangkan penataan kelembagaan pelayanan kelistrikan di Papua Selatan. Salah satunya terkait Unit Layanan Pelanggan (ULP) Kabupaten Asmat yang saat ini masih berada di bawah koordinasi Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Timika.
Menurut Apolo, status Merauke sebagai ibu kota Provinsi Papua Selatan dan semakin berkembangnya sarana transportasi serta pelayanan publik menjadi alasan agar ULP Asmat dialihkan ke bawah koordinasi UP3 Merauke.
“Hal ini penting untuk mempermudah koordinasi kewilayahan, rentang kendali, serta pelayanan administrasi pemerintahan ke depan,” ujarnya.
Apolo mengatakan kebutuhan listrik di Papua Selatan diperkirakan akan terus meningkat seiring masuknya sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) dan investasi swasta di berbagai sektor.
Ia mencontohkan pengembangan kawasan Wanam untuk mendukung program ketahanan pangan nasional, pembangunan kawasan industri di Sermayam dan Jagebob, serta bertambahnya investasi di sektor perhotelan dan jasa.
“Semua perkembangan ini akan memicu lonjakan kebutuhan listrik yang cukup besar. Karena itu kita harus bergerak cepat untuk mendata, mengantisipasi, dan mempersiapkan kecukupan energi sejak sekarang,” katanya.
Apolo menegaskan pemerintah ingin memastikan investasi dan pembangunan di Papua Selatan tidak terhambat akibat keterbatasan pasokan listrik.
Ia berharap kerja sama antara Pemerintah Provinsi Papua Selatan dan PLN dapat memperkuat pelayanan kelistrikan sekaligus mendukung percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. (Emanuel)
