Merauke, Suara Bentara | Pemerintah Provinsi Papua Selatan mencatat rata-rata 225 warga terdiagnosis malaria setiap hari. Angka tersebut menjadi pengingat bahwa persoalan kesehatan masyarakat di wilayah paling selatan Papua itu masih membutuhkan perhatian dan kerja bersama dari berbagai pihak.
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Papua Selatan, Agustinus Joko Guritno, mengatakan berdasarkan laporan yang diterima panitia, ratusan warga masih terjangkit malaria setiap hari.
“Dari laporan panitia, setiap hari rata-rata 225 warga Papua Selatan terdiagnosis malaria. Saya ingin kita merenungkan angka itu selama dua hari pertemuan ini berlangsung,” kata Guritno saat mewakili Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo membuka Pertemuan Tingkat Tinggi Percepatan Imunisasi, Pengendalian Malaria, dan Penurunan Kematian Ibu dan Anak di Merauke, Selasa (23/6/2026).
Menurutnya, jika dihitung selama dua hari pelaksanaan pertemuan tersebut, maka sekitar 450 orang akan jatuh sakit akibat malaria. Sebagian besar di antaranya merupakan Orang Asli Papua, termasuk anak-anak dan balita.
Ia mengajak seluruh peserta pertemuan untuk tidak lagi berfokus pada besarnya persoalan, melainkan mencari langkah nyata yang dapat dilakukan untuk mengubah kondisi tersebut.
Pertemuan itu mengusung tema “Papua Selatan Bangkit, Imunisasi Lengkap, Bebas Malaria, Ibu dan Anak Selamat untuk Generasi Anim Ha”. Dalam filosofi masyarakat Marind, Anim Ha berarti manusia yang hidup dan manusia sejati.
“Generasi Anim Ha yang kita cita-citakan adalah generasi Papua Selatan yang tumbuh sehat, terlindungi dari penyakit yang bisa dicegah, dan dilahirkan oleh ibu yang selamat,” ujarnya.
Guritno menuturkan visi tersebut tidak akan terwujud apabila setiap instansi bekerja sendiri-sendiri tanpa arah dan tujuan yang sama.
Dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan lima arahan kebijakan Gubernur Papua Selatan untuk mempercepat imunisasi, pengendalian malaria, serta penurunan angka kematian ibu dan anak.
Arahan pertama menekankan bahwa urusan kesehatan bukan hanya tanggung jawab Dinas Kesehatan, melainkan menjadi tanggung jawab seluruh organisasi perangkat daerah sesuai bidang tugas masing-masing.
Arahan kedua adalah memperkuat regulasi melalui penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesehatan serta percepatan penyusunan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Imunisasi sebagai dasar penguatan program kesehatan masyarakat.
Selanjutnya, pemerintah juga mendorong penguatan pengawasan kesehatan di wilayah perbatasan, khususnya Kabupaten Merauke dan Boven Digoel yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini.
Selain itu, tokoh adat dan tokoh agama diminta mengambil peran lebih besar dalam mendukung program imunisasi dan kesehatan masyarakat. Pemerintah menilai pendekatan sosial dan budaya menjadi kunci untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap berbagai program kesehatan.
Arahan terakhir berkaitan dengan dukungan anggaran. Pemerintah Provinsi Papua Selatan berkomitmen memastikan program kesehatan memperoleh dukungan pembiayaan yang memadai melalui APBD maupun dana otonomi khusus.
Guritno mengatakan Papua Selatan sebagai provinsi baru sedang membangun fondasi pembangunan kesehatan yang akan menentukan kualitas generasi mendatang.
“Apa yang kita putuskan hari ini akan menentukan apakah Generasi Anim Ha menjadi generasi yang sehat, kuat, dan bermartabat atau tetap menjadi mimpi,” katanya.
Pertemuan yang digelar Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Papua Selatan itu berlangsung selama dua hari, 23-24 Juni 2026, dan diikuti berbagai pemangku kepentingan dari tingkat provinsi maupun kabupaten. (Emanuel)
