Merauke, Suara Bentara | Pemerintah Provinsi Papua Selatan untuk pertama kalinya meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025.
Opini WTP tersebut disampaikan dalam penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI di Kantor DPR Papua Selatan, Kamis (18/6/2026).
Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo, mengatakan capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh pemangku kepentingan di Papua Selatan dalam membangun tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan yang akuntabel.
“Prestasi ini bukan milik pemerintah semata, melainkan hasil kerja keras, komitmen, dan sinergi seluruh pemangku kepentingan di Provinsi Papua Selatan,” kata Apolo.
Menurut Apolo, hasil pemeriksaan BPK tidak hanya menjadi penilaian atas laporan keuangan pemerintah daerah, tetapi juga instrumen evaluasi yang penting untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah.
Ia menegaskan seluruh rekomendasi yang diberikan BPK RI akan ditindaklanjuti melalui langkah-langkah perbaikan yang terukur, sistematis, dan berkelanjutan.
Apolo juga menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah agar menjadikan hasil pemeriksaan tersebut sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, memperkuat sistem pengendalian internal, menata administrasi dan aset daerah, serta meningkatkan transparansi pelaksanaan program pembangunan.
Sebagai daerah otonom baru, kata Apolo, Papua Selatan masih menghadapi berbagai tantangan. Namun pemerintah daerah tetap berkomitmen membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, profesional, dan akuntabel.
Ia menambahkan, sejak berdiri sebagai daerah otonom baru, Papua Selatan telah mencatat sejumlah capaian, antara lain menjadi daerah otonom baru pertama di Tanah Papua yang menyelesaikan seluruh rencana aksi pembentukan daerah sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri.
Selain itu, Papua Selatan juga menjadi daerah pertama yang menyelesaikan seluruh readiness criteria sebagai prasyarat pembangunan infrastruktur pemerintahan daerah otonom baru serta menyelesaikan pembangunan infrastruktur pemerintahan sesuai amanat peraturan perundang-undangan.
“Pada hari ini kita kembali mencatat sejarah dengan menjadi daerah otonom baru pertama di Tanah Papua yang memperoleh opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas laporan keuangan pemerintah daerah,” ujarnya. (Emanuel)
