Merauke, Suara Bentara | Dana Otonomi Khusus (Otsus) yang tidak terserap dan berubah menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dinilai dapat menghambat upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mengingatkan Pemerintah Provinsi Papua Selatan agar memaksimalkan penyerapan dana Otsus dan tidak membiarkan anggaran tersebut mengendap.
Pesan itu disampaikan Ribka Haluk saat rapat koordinasi bersama Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti, Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo, Wakil Gubernur Paskalis Imadawa, jajaran Organisasi Perangkat Daerah, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di Kantor Gubernur Papua Selatan, Salor, Kabupaten Merauke, Rabu (15/7/2026).
Dalam arahannya, Ribka meminta seluruh perangkat daerah yang mengelola dana Otsus agar memperhatikan waktu penggunaan anggaran sehingga seluruh program yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai target.
“Tolong perhatikan waktu penggunaan anggaran. Jangan sampai ada SiLPA dana Otonomi Khusus,” tegas Ribka.
Menurut Ribka, pemerintah pusat terus memberikan perhatian besar terhadap pembangunan di Tanah Papua melalui dukungan dana Otsus. Oleh sebab itu, pemerintah daerah diminta memastikan anggaran tersebut benar-benar dimanfaatkan untuk membiayai program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Ia mengingatkan, apabila dana Otsus tidak terserap dan menjadi SiLPA, maka kondisi tersebut dapat berdampak terhadap kemampuan fiskal pemerintah daerah pada tahun anggaran berikutnya.
“Kalau ada SiLPA dana Otsus dan mendapat potongan, maka gubernur akan semakin sulit membantu masyarakat,” ujarnya.
Karena itu, Ribka meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi pengelola dana Otsus memperkuat perencanaan, mempercepat pelaksanaan kegiatan, serta meningkatkan pengawasan agar anggaran dapat terserap secara optimal.
Selain mengingatkan pentingnya penyerapan anggaran, Wamendagri juga menekankan perlunya memperkuat perekonomian daerah melalui kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta.
Menurutnya, pembangunan daerah tidak dapat hanya bergantung pada kemampuan fiskal pemerintah, tetapi juga membutuhkan dukungan dunia usaha agar roda perekonomian tetap bergerak.
“Pemerintahan adalah mesin birokrasi. Tetapi mesin swasta juga harus hidup. Kalau fiskal pemerintah lemah, maka sektor swasta harus mampu menggerakkan ekonomi daerah,” katanya.
Ribka menilai Papua Selatan memiliki berbagai potensi yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik dari sektor pertanian, perikanan maupun potensi sumber daya alam lainnya. Namun potensi tersebut perlu didukung dengan inovasi dan kreativitas pemerintah daerah.
Ia juga mengingatkan bahwa kawasan pusat pemerintahan Provinsi Papua Selatan kini telah berpindah ke Salor sehingga dibutuhkan berbagai langkah untuk mengembangkan kawasan tersebut sebagai pusat pemerintahan sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi baru.
“Yang terpenting adalah bagaimana kita menggerakkan semua potensi itu. Apalagi pusat pemerintahan Provinsi Papua Selatan sudah jauh dari Kota Merauke,” ujarnya.
Ribka mengatakan Kemendagri akan kembali melakukan kunjungan kerja ke Papua Selatan guna berdiskusi dengan pemerintah daerah terkait penguatan birokrasi, peningkatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN), serta strategi mendorong peningkatan pendapatan daerah.
“Kami akan datang lagi untuk bertemu dengan para pejabat dan ASN agar bersama-sama mencari solusi dalam memperkuat pembangunan daerah,” katanya.
Ia berharap seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Selatan terus meningkatkan kinerja, kreativitas, dan inovasi sehingga program-program pembangunan yang didukung pemerintah pusat dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurut Ribka, keberhasilan pembangunan di Papua Selatan tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang diterima, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah daerah mengelola anggaran secara tepat, mempercepat realisasi program, dan membangun sinergi dengan berbagai pihak demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Emanuel)
