MERAUKE, SUARA BENTARA | Organisasi Perangkat Daerah atau OPD di lingkup Pemerintah Provinsi Papua Selatan diminta memperkuat pelayanan kepada masyarakat dan melakukan penguatan terhadap ekonomi kerakyatan.
“Intinya perkuat pelayanan masyarakat dan penguatan ekonomi kerakyatan,” kata Wakil Gubernur Papua Selatan, Paskalis Imadawa dalam arahannya saat membuka rapat Forum Rencana Strategis atau Renstra OPD Provinsi Papua Selatan, Selasa (1/7/2025).
Rapat Forum Renstra OPD provinsi setempat yang digelar oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Papua Selatan berlangsung di ruang rapat kantor gubernur setempat, Selasa (1/7/2025).
Wagub Paskalis menegaskan bahwa pelayanan kepada masyarakat dan penguatan ekonomi kerakyatan harus disepakati dalam forum tersebut. Salah satunya dia meminta Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Papua Selatan dalam Renstra yang disusun memasukan pembiayaan pemulangan jenazah.
Lanjut dia, sehingga jika ada masyarakat yang meninggal diluar Kabupaten Merauke dan tiga kabupaten dalam cakupan Papua Selatan, biaya pemulangan jenazahnya ditanggung.
“Saya harap dimasukan dalam Renstra dan diusulkan pada pembahasan anggaran perubahan nanti,”kata Wagub Paskalis Imadawa.
Ia juga meminta kepada dinas tersebut agar menjalin kerja sama dengan berbagai pihak demi mewujudkan visi-misi Gubernur -Wakil Gubernur Papua Selatan yang aspiratif dan partisipatif.
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Disperindagkop- UKM) juga diminta agar memperkuat penyertaan modal demi meningkatkan ekonomi kerakyatan.
Lantaran hingga kini pendampingan dan pembinaan UKM di Papua Selatan belum maksimal. Perlu ada pendataan usaha-usaha kecil dari masyarakat asli Papua khususnya Papua Selatan.
“Harus ada keberpihakan kepada masyarakat dan pelayanan kepada mereka,” tegas Wagub Paskalis disela-sela arahannya.
Ia mengusulkan agar ada penetapan hari khusus pembelian hasil kebun dari masyarakat lokal.
Sesuai instruksi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Nomor 2 tahun tahun 2025 tentang penyusunan RPJMD dan Renstra tahun 2025-2029.
Untuk itu, kata Wagub Paskalis sebelum pelaksanaan Musrenbang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) perlu dilakukan penyampaian rancangan awal (Ranwal RPJMD) kepada perangkat daerah dan penyusunan rancangan Renstra.
Paskalis menegaskan, Forum OPD perlu melakukan verifikasi terhadap rancangan Renstra, maka dilakukan pendekatan tematik yang fokus pada tema tertentu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di Provinsi Papua Selatan.
Dengan menyepakati outputnya yaitu Renstra, kata dia, termasuk melaksanakan program Gubernur-Wakil Gubernur Papua Selatan. Forum OPD ini bakal memverifikasi rancangan Renstra harus selaras dengan ranwal RPJMD.
Ia menambahkan, sehingga dokumen RPJMD dan Renstra yang didiskusikan mendapat persetujuan dan selanjutnya dibawa ke Musrenbang.
Forum ini diikuti oleh seluruh kepala OPD di lingkup Pemerintah Provinsi Papua Selatan. Setelah menyampaikan arahan, Wagub Paskalis Imadawa secara resmi membuka rapat forum tersebut. ***
