Merauke, Suara Bentara | Wakil Gubernur Papua Selatan, Paskalis Imadawa, mendorong penguatan sinergi lintas sektor serta percepatan pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan sebagai langkah strategis menjaga kedaulatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam pertemuan antara Komisi II DPR RI dengan Pemerintah Provinsi Papua Selatan, Forkopimda, serta tokoh agama, masyarakat, pemuda, dan perempuan di Swiss-Belhotel Merauke, Rabu (4/2/2026).
Pemerintah Provinsi Papua Selatan melakukan pertemuan bersama Komisi II DPR RI di Merauke untuk membahas pengelolaan wilayah perbatasan secara terpadu dan berkelanjutan.
Dalam forum itu, Paskalis menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, aparat keamanan, dan masyarakat dalam pengelolaan kawasan perbatasan yang dinilai memiliki posisi strategis secara nasional.
“Sinergi ini penting untuk memperkuat ketahanan dan keamanan wilayah, sekaligus mendorong pembangunan Papua Selatan sebagai daerah perbatasan negara,” ujarnya.
Ia menyebut, pengelolaan wilayah perbatasan harus dilakukan secara terintegrasi dan berkelanjutan agar mampu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas kawasan.
Selain itu, Paskalis menyoroti keterbatasan akses transportasi dan infrastruktur di wilayah perbatasan yang berdampak pada tingginya biaya logistik serta terbatasnya layanan publik.
Menurutnya, kondisi geografis Papua Selatan yang didominasi hutan, rawa, dan wilayah terpencil menjadi tantangan serius dalam pembangunan.
“Kami tidak mengeluhkan mahalnya BBM, tetapi yang menjadi persoalan adalah akses transportasi yang terbatas sehingga distribusi menjadi sulit,” katanya.
Untuk itu, ia meminta perhatian Komisi II DPR RI terhadap pembangunan dan peningkatan akses jalan nasional yang menghubungkan kawasan perbatasan, seperti Merauke–Sota dan jalur menuju Boven Digoel.
Ia menegaskan, konektivitas jalan merupakan urat nadi yang sangat penting untuk mendukung aktivitas pemerintahan, pelayanan publik, serta pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan.
Dalam kesempatan yang sama, Paskalis juga mengusulkan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di wilayah pesisir, khususnya di Kampung Torasi, Kabupaten Merauke.
Menurutnya, keberadaan PLBN pesisir sangat penting untuk mengantisipasi aktivitas ilegal seperti penyelundupan dan illegal fishing, serta memperkuat pengawasan di wilayah perairan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga.
“Wilayah ini sangat strategis karena berbatasan langsung dengan Australia, sehingga perlu penguatan pengawasan melalui pembangunan PLBN laut,” ujarnya.
Ia juga mendorong penambahan pos keamanan di sejumlah titik rawan, termasuk jalur-jalur tidak resmi yang kerap dimanfaatkan untuk aktivitas ilegal lintas batas.
Paskalis menegaskan, penguatan infrastruktur dan keamanan di kawasan perbatasan harus menjadi perhatian bersama guna memastikan kehadiran negara dirasakan secara nyata oleh masyarakat. (Emanuel)
