Merauke, Suara Bentara | Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan bersama Kementerian Dalam Negeri melakukan kunjungan kerja ke Papua Selatan guna memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan percepatan pembangunan daerah. Kegiatan ini menjadi upaya menyelaraskan program pusat dan daerah agar lebih efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan layanan publik.
Kunjungan kerja tersebut berlangsung di Merauke, Selasa (10/2/2026), dengan agenda diskusi bersama pemerintah provinsi dan kabupaten, serta pemangku kepentingan lainnya.
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Askolani, menegaskan bahwa pembangunan Papua Selatan tidak hanya bertumpu pada anggaran daerah, tetapi juga didukung oleh belanja pemerintah pusat yang nilainya lebih besar.
“Kita tidak membahas hal-hal kecil, tetapi bagaimana pemerintah daerah memahami kebijakan fiskal untuk mendukung pembangunan 2026 secara menyeluruh,” ujarnya.
Ia menambahkan, pembangunan difokuskan pada sektor strategis seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci agar setiap alokasi anggaran dapat dimanfaatkan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Papua Selatan, Ferdinandus Kainakaimu, menyambut baik kunjungan tersebut dan menilai sebagai bentuk perhatian nyata pemerintah pusat terhadap daerah otonomi baru.
“Kunjungan ini sangat penting bagi kami untuk memperkuat koordinasi dan mempercepat pembangunan di Papua Selatan,” katanya.
Ia mengibaratkan Papua Selatan sebagai daerah yang masih membutuhkan pendampingan dalam proses pembangunan, sehingga dukungan pemerintah pusat menjadi sangat krusial.
Menurut Ferdinandus, Papua Selatan masih bergantung pada dana transfer pusat, sehingga diperlukan sinergi yang kuat serta pembinaan berkelanjutan agar pembangunan dapat berjalan optimal.
Ia juga menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja, khususnya dalam memperkuat ekonomi, menekan angka pengangguran, dan mengurangi kemiskinan.
“Kami tidak ingin menjadi daerah tertinggal. Kami ingin maju bersama seperti provinsi lainnya,” tegasnya.
Kunjungan kerja ini juga menjadi bagian dari monitoring dan evaluasi kebijakan transfer ke daerah, termasuk kajian efektivitas penyaluran langsung tunjangan guru ASN daerah.
Selain itu, kegiatan turut didukung program SKALA sebagai bagian dari penguatan kolaborasi lintas kementerian dan daerah dalam meningkatkan kualitas layanan dasar.
Melalui kunjungan ini, diharapkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah semakin kuat dalam mendorong percepatan pembangunan di Papua Selatan. (Emanuel)
