Merauke, Suara Bentara | Pemerintah Provinsi Papua Selatan mengikuti sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dari Kementerian PAN-RB sekaligus menerima penghargaan Zona Integritas (ZI) Award 2025. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat reformasi birokrasi serta meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah.
Kegiatan yang digelar secara virtual melalui Zoom itu berlangsung di Kantor Gubernur Papua Selatan, Salor, Rabu (11/2/2026), dan diikuti jajaran pemerintah daerah.
Asisten I Sekretariat Daerah Papua Selatan, Agustinus Joko Guritno, mewakili Gubernur Apolo Safanpo, menyampaikan apresiasi atas pendampingan dan penilaian yang dilakukan KemenPAN-RB.
Menurutnya, capaian SAKIP dan penghargaan ZI Award bukan sekadar bentuk administratif, tetapi merupakan pengakuan atas komitmen pemerintah daerah dalam membangun tata kelola yang transparan, efektif, dan berorientasi hasil.
“Ini menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan kinerja dan memperkuat akuntabilitas,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam merencanakan, melaksanakan, hingga mengevaluasi program pembangunan secara sistematis.
Agustinus juga mengingatkan pentingnya menjadikan laporan kinerja sebagai dokumen strategis dalam pengambilan keputusan, bukan sekadar kewajiban administratif.
“Laporan kinerja harus menjadi alat evaluasi yang mendorong perbaikan berkelanjutan dan peningkatan kualitas pelayanan publik,” tegasnya.
Kementerian PAN-RB melalui program SAKIP dan ZI Award terus mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat implementasi reformasi birokrasi, khususnya dalam aspek akuntabilitas dan integritas.
Pada tahun 2025, Pemerintah Provinsi Papua Selatan memperoleh nilai “B” dalam penilaian SAKIP, sekaligus menjadi salah satu penerima ZI Award 2025.
Penghargaan tersebut diharapkan dapat menjadi pemicu bagi seluruh ASN di Papua Selatan untuk terus meningkatkan kinerja, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta memastikan setiap penggunaan anggaran memberikan dampak nyata bagi masyarakat. (Emanuel)
