Merauke, Suara Bentara | Musyawarah Daerah (Musda) I Dewan Pengurus Daerah Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Provinsi Papua Selatan yang digelar di Hotel Megaria Merauke, Senin (15/6/2026), berlangsung di tengah dualisme kepengurusan organisasi nelayan tersebut di tingkat provinsi.
Ketua DPD HNSI Papua Selatan, Taufik Latarisa, mengatakan Musda I merupakan langkah konsolidasi nelayan dari empat kabupaten di Papua Selatan sekaligus upaya memperkuat peran organisasi dalam memperjuangkan kepentingan nelayan.
Menurutnya, HNSI hadir untuk membangun sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak guna meningkatkan kesejahteraan nelayan serta mendukung pengembangan sektor perikanan di Papua Selatan.
Menanggapi adanya dualisme kepengurusan HNSI Papua Selatan, di mana terdapat kepengurusan lain yang dipimpin Wakil Gubernur Papua Selatan Paskalis Imadawa, Taufik memilih menghormati keberadaan kedua organisasi tersebut.
“Kami pada prinsipnya hadir untuk nelayan. Saya tidak bisa berkomentar terlalu banyak soal dualisme itu, tetapi HNSI ada untuk nelayan dan bagaimana kita bersinergi untuk kepentingan nelayan di Papua Selatan,” kata Taufik kepada wartawan.
Ia mengatakan keberadaan dua kepengurusan HNSI di Papua Selatan tidak mengubah tujuan utama organisasi, yakni memperjuangkan kepentingan nelayan.
Menurut Taufik, para nelayan memiliki hak untuk menentukan organisasi yang menjadi tempat bernaung sesuai pilihan masing-masing.
“Kita kembalikan kepada nelayan. Yang terpenting adalah fungsi dasar HNSI dibentuk untuk siapa dan bagaimana kiprahnya dalam memperjuangkan kepentingan nelayan ke depan,” ujarnya.
Taufik menjelaskan kedua kepengurusan HNSI Papua Selatan sama-sama memiliki legalitas yang diterbitkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta didukung surat keputusan dari masing-masing kepengurusan nasional.
“Terkait legalitas, kami berpatokan kepada pimpinan kami dan surat keputusan yang telah kami terima. Dalam Musda hari ini kami juga menerima SK dari Ketua Umum, sehingga ke depan kami tetap bekerja seperti biasa,” katanya.
Ia menambahkan, berdasarkan pendataan yang dilakukan organisasinya, terdapat sekitar 300 pemilik kapal di Papua Selatan dengan kepemilikan rata-rata tiga hingga lima kapal nelayan.
Meski terjadi dualisme kepengurusan, Taufik menegaskan hubungan pihaknya dengan Paskalis Imadawa tetap berjalan baik.
“Kami menghargai semua pihak. Mari sama-sama bekerja untuk daerah ini dan untuk kepentingan nelayan Papua Selatan,” ujarnya.
Sementara itu, Musda I HNSI Papua Selatan dibuka Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Papua Selatan Agustinus Joko Guritno yang hadir mewakili Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo.
Dalam sambutannya, Guritno berharap Musda dapat menghasilkan rekomendasi yang bermanfaat bagi nelayan sekaligus mendorong peningkatan produksi perikanan di Papua Selatan.
Menurutnya, Papua Selatan memiliki potensi perikanan yang besar karena didukung wilayah laut, sungai, dan rawa yang luas. Potensi tersebut perlu dikelola secara optimal agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus meningkatkan kesejahteraan nelayan.
Pemerintah Provinsi Papua Selatan juga berharap HNSI dapat memperkuat pembinaan terhadap nelayan Orang Asli Papua serta memberikan masukan kepada pemerintah terkait kebijakan dan regulasi sektor perikanan di daerah. (Emanuel)
