Merauke, Suara Bentara | Ikatan Dosen Asli Papua Selatan (IDAPS) menggelar Kongres I di Auditorium Kantor Bupati Merauke, Senin (15/6/2026), sebagai langkah awal menyatukan para akademisi Orang Asli Papua (OAP) dari empat kabupaten di Provinsi Papua Selatan.
Kongres yang diikuti sekitar 250 peserta dari 13 perguruan tinggi tersebut dibuka oleh Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo dan dihadiri perwakilan pemerintah daerah, unsur kepolisian, Majelis Rakyat Papua (MRP), pimpinan perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, organisasi Cipayung, serta para dosen dari berbagai kampus di Papua Selatan.
Ketua Panitia Kongres I IDAPS, Lambertus Iriga, mengatakan pembentukan organisasi tersebut berangkat dari kesadaran bersama bahwa hingga kini belum terdapat wadah resmi yang menghimpun dosen asli Papua Selatan dalam satu organisasi profesi.
Menurutnya, para inisiator dari Kabupaten Merauke, Mappi, Asmat dan Boven Digoel sepakat membentuk IDAPS sebagai rumah bersama bagi para dosen asli Papua Selatan guna memperkuat peran akademisi dalam pembangunan daerah.
“Kami melihat potensi sumber daya manusia Papua Selatan sangat besar, termasuk para dosen yang tersebar di berbagai perguruan tinggi. Namun selama ini belum ada wadah yang mempersatukan mereka dalam satu ikatan,” ujarnya.
Ia menjelaskan kongres tersebut bertujuan membentuk wadah resmi bagi dosen asli Papua Selatan, menyusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), memilih pengurus definitif, memperkuat jejaring kerja sama antar dosen lintas kabupaten, serta mendorong peningkatan kualitas pendidikan tinggi berbasis kearifan lokal Papua Selatan.
Lambertus mengungkapkan jumlah dosen asli Papua Selatan saat ini masih sangat terbatas dibandingkan keseluruhan dosen yang mengajar di berbagai perguruan tinggi di wilayah tersebut.
Berdasarkan pendataan panitia, dari sekitar 485 dosen yang mengajar di Universitas Musamus Merauke, hanya 16 orang yang merupakan dosen asli Papua Selatan. Sementara dari sejumlah perguruan tinggi swasta, jumlah dosen asli Papua Selatan yang terdata sekitar 13 orang.
Kondisi tersebut, kata dia, menjadi salah satu alasan utama dibentuknya IDAPS agar para dosen asli Papua Selatan dapat saling terhubung, berbagi informasi, serta memperkuat kapasitas akademik dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia di daerah.
Sementara itu, Asisten I Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke, Januarius Katmo, menyambut baik pelaksanaan kongres perdana tersebut. Ia berharap keberadaan IDAPS dapat menjadi wadah yang mampu menghimpun potensi para akademisi OAP sekaligus memperkuat kontribusi mereka dalam pembangunan daerah.
Januarius juga berharap pemerintah daerah terus mendorong pengembangan pendidikan tinggi di seluruh wilayah Papua Selatan, termasuk pembukaan dan penguatan perguruan tinggi di kabupaten-kabupaten yang masih terbatas akses pendidikannya.
Menurutnya, semakin banyak perguruan tinggi yang berkembang di Papua Selatan maka semakin besar pula peluang bagi putra-putri asli Papua untuk menempuh pendidikan tinggi dan berkarier sebagai dosen.
Ia berharap IDAPS dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam memajukan dunia pendidikan serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Papua Selatan.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo memberikan apresiasi atas terselenggaranya Kongres I IDAPS. Ia menilai organisasi tersebut memiliki peran penting dalam mendorong pengembangan sumber daya manusia Papua Selatan melalui pendidikan tinggi.
Menurut Apolo, dosen bukan hanya pendidik profesional, tetapi juga ilmuwan yang memiliki tanggung jawab mengembangkan, mentransformasikan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, serta seni kepada masyarakat.
Ia menjelaskan seorang dosen memiliki tiga tugas utama yang dikenal sebagai Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.
Karena itu, Apolo mendorong generasi muda asli Papua Selatan untuk tidak hanya berkiprah sebagai aparatur pemerintah maupun politisi, tetapi juga mengambil peran sebagai ilmuwan yang mampu melahirkan penelitian dan inovasi bagi kemajuan daerah.
“Anak-anak asli Papua Selatan jangan hanya terlibat dalam pelayanan pemerintahan atau politik, tetapi juga harus aktif mengambil bagian sebagai ilmuwan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni,” kata Apolo.
Sebagai bentuk dukungan terhadap organisasi yang baru dibentuk tersebut, Apolo menyatakan Pemerintah Provinsi Papua Selatan siap memberikan bantuan awal sebesar Rp100 juta setelah kepengurusan definitif IDAPS terbentuk melalui kongres.”Nanti setelah pengurus terpilih segera berkoordinasi dengan pemerintah provinsi. Sebagai dukungan awal, pemerintah provinsi akan memberikan bantuan Rp100 juta kepada IDAPS,” ujarnya. (Emanuel)
