Merauke, Suara Bentara | Penggunaan dana Otonomi Khusus (Otsus) di Papua Selatan bakal diawasi lebih ketat. Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) menegaskan anggaran Otsus harus diarahkan kepada program yang benar-benar bersentuhan dengan kebutuhan Orang Asli Papua (OAP).
Kepala BP3OKP Papua Selatan, Yoseph Yanawo Yolmen mengatakan bahwa pengawasan dilakukan bersama sejumlah lembaga, mulai dari KPK, BPK, BPKP hingga kejaksaan.
Ia menegaskan BP3OKP tidak hanya bertugas melakukan sinkronisasi dan harmonisasi, tetapi juga mempunyai fungsi pengawasan, pembinaan dan penyelesaian persoalan.
“Bukan kita mau cari kesalahan, tapi memperbaiki, menjadi bahan evaluasi ke depan, sehingga Otsus ini benar-benar pemantaannya untuk orang asli Papua” kata Yoseph.
Menurut Yoseph, salah satu hal yang menjadi perhatian adalah bagaimana pemerintah daerah menentukan OPD yang mendapatkan porsi anggaran Otsus.
Ia meminta dana tersebut tidak dibagi secara merata kepada seluruh OPD tanpa mempertimbangkan sasaran penggunaannya.
“Jangan dibagi-bagi seperti kue, tidak. Tidak boleh seperti itu. Harus tepat sasaran, pemanfaatannya untuk orang asli Papua. Dan harus ada skala prioritas,” ujarnya.
Yoseph mengatakan sektor yang bersentuhan langsung dengan OAP harus menjadi prioritas. Ia menyebut pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kependudukan dan catatan sipil, UMKM dan perekonomian, dan pertanian sebagai beberapa bidang yang perlu mendapatkan perhatian.
Selain itu, ia mengatakan pengelolaan dana Otsus akan diarahkan melalui rekening tersendiri. Dana dari pusat nantinya ditransfer ke rekening tersebut untuk kemudian dikelola pemerintah daerah berdasarkan perencanaan.
Yoseph juga meminta wartawan tidak hanya menjadi penyampai informasi, tetapi ikut menjalankan fungsi pengawasan sosial.
Jika menemukan pembangunan atau kegiatan yang menggunakan dana Otsus tetapi diduga tidak sesuai peruntukan, wartawan maupun masyarakat diminta menyampaikannya kepada BP3OKP.
“Kalau ada keganjilan lapor ke BP3OKP, kami langsung lapor ke KPK,” katanya.
Ia mengatakan pengawasan tersebut diperlukan agar dana Otsus yang jumlahnya besar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Papua Selatan.
“Kalau dana Otsus itu bisa dikelola dengan baik, maka dirasakan juga oleh kita semua,” ujarnya. (Emanuel)
