MERAUKE, SUARA BENTARA | Pemerintah Provinsi Papua Selatan mengapresiasi insiatif Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang melaksanakan pengukuran indeks integritas nasional di Papua Selatan.
“Kami menyambut baik dan mengapresiasi inisiatif KPK dalam melaksanakan pengukuran indeks integritas nasional,”kata Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo ketika menerima tim KPK di ruang kerja kantor gubernur setempat, Selasa (12/8/2025).
Gubernur Apolo mengatakan bahwa indeks integritas nasional itu sebagai bagian dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025 – 2029.
Ia menyebut, Survei Penilaian Integritas (SPI) bukan hanya sebuah survei tapi juga merupakan langkah strategis untuk memantau meningkatkan integritas di seluruh lembaga pemerintah, termasuk Provinsi Papua Selatan.
“Kami juga berkomitmen penuh untuk menindak lanjuti hasil SPI tahun 2024 guna menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan dan bebas dari korupsi,”ujarnya.
Dia menjelaskan, berdasarkan dasbor SPI Provinsi Papua Selatan, tercatat penilai integritas sebesar 67,40 pada SPI internal tahun 2023, dan 58,05 pada SPI tahun 2024.
Lanjut dia, dengan rincian skor komponen internal sebesar 62,15, komponen eksternal sebesar 79,89. Selanjutnya, komponen eksternal persepsi/expert sebesar 39,32.
Melalui dasbor SPI ini, kata dia, menjadi alat penting untuk mengidentifikasi kekuatan dan area perbaikan seperti tingkat kepatuhan laporan, partisipasi pegawai serta skor integritas secara keseluruhan.
“Saya mengajak seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk aktif berkolaborasi, memastikan data yang dikumpulkan akurat dan tepat waktu,”kata dia.
Sehingga, tambah dia, dapat berkontribusi maksimal dalam membangun Provinsi Papua Selatan secara khusus, agar lebih baik kedepan.
“Mari kita jadikan momentum ini sebagai langkah nyata dalam pencegahan korupsi,”ujar Gubernur Apolo Safanpo.
Sekedar informasi, momentum itu dihadiri oleh para Kepala OPD dilingkup Pemerintah Provinsi Papua Selatan. ***
